Direktur LSIS: Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah yang tidak Populis Berasal Dari...

 

Direktur Lingkar Studi Islam Strategis (LSIS) Ustaz Agus Suryana, M.Pd menilai elemen yang paling kencang untuk melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis itu berasal dari kalangan kelompok Islam. 

"Elemen yang paling kencang untuk melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populis itu berasal dari kalangan kelompok Islam," tuturnya dalam Bincang- Bincang Hangat: Masjid Diawasi, Inikah Bentuk Dari Islamofobia, Selasa (19/09/2023) dalam channel YouTube Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. 

Menurutnya, Inilah yang ditangkap oleh pemerintah termasuk oleh BNPT sebagai bentuk ancaman terhadap eksistensi pemerintah. Stigma radikal inilah yang akhirnya moncongnya itu di alamatkan gerakan-gerakan Islam. 

Ia melihat dari sumber dari yang mengusulkan ( BNPT) itu adalah kekhawatiran adanya paham radikalisme yang disinyalir banyak berada di masjid. "Dilihat dari sumber dari yang mengusulkan yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu adalah kekhawatiran adanya paham radikalisme yang disinyalir banyak berada di masjid," paparnya. 

Menurutnya, usulan ini dikuatkan oleh pernyataan salah satu anggota DPR komisi tiga yang menyebutkan di Kalimantan yang masjid di salah satu instansi pemerintah yang isi konten justru menjelek-jelek  pemerintah. "Gagasan ini jadi seperti gayung bersambut. Pernyataan Komisi 3 DPR ini disambut oleh Kepala BNPT," terangnya. 

*Muhasabah* 

Ustaz Agus menjelaskan bahasa syar'inya mengkritik penguasa adalah Muhasabah dilakukan mengkritik penguasa atau melakukan Amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Dalam pandangan Islam melakukan kritik atau amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa itu pahalanya demikian besar. 

Ia mengutip sabda Rasulullah SAW  seafdhal-afdhalnya jihad itu adalah menyampaikan kalimat kebenaran kepada penguasa. Penguasa ini dia Decision Maker, pemegang kebijakan. "Jika yang mereka atur adalah aturan-aturan yang bukan dari Islam kemudian berdampak mendzolimi rakyat, Efek domino, efeknya luas ke masyarakat," ucapnya. 

Ia menekankan  wajar kemudian penguasa yang memegang sholahiyah ini  dikritik, diberikan masukan, dikoreksi karena merekalah pihak yang paling bertanggung jawab dan paling membawa efek terhadap masyarakat atas kebijakannya tersebut. 

Mengkritik, ujarnya, atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa itu sebagai amal saleh yang besar pahalanya. "Alasannya ini bentuk kasih sayang sebenarnya bukan sentimen bukan kebencian," jelasnya. 

"Ini salah satu cinta dan bentuk kasih sayang kita ke penguasa, jangan sampai mereka terjerembab, tergelincir atau bahkan melakukan, mengeluarkan, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat," ucapnya. 

*Tajassus* 

Dalam Islam perbuatan tajassus itu diharamkan. Al-Qur'an menyebutkan pelarangan melakukan tajassus  kemudian mencari-cari kesalahan sampai kepada batas mengintai mengintip," ucapnya. 

Di dalam hadis disebutkan Rasulullah mengecam tindakan orang-orang yang melakukan tajassus. Rasulullah bersabda di dalam redaksi hadis itu "akan aku congkel matanya," demikian tegasnya. 

Ia meyakini ayat dan hadits ini tidak dipahami atau tidak sampai sepenuhnya kepada mereka. "Tugas kita untuk mengingatkan jangan sampai hadits ini menimpa kepada orang-orang  yang justru melakukan tindakan-tindakan untuk tajassud," pintanya. 

Ia menambahkan coba telusuri ada istilahnya proyek. Katakanlah satu masjid pembiayaannya itu 15 juta per bulan, masjid yang  harus diawasi 10.000 itu berapa? Artinya jadi bisa dibayangkan ini lagi-lagi ada project kemudian ada kepentingan meraup keuntungan. 

"Tetapi sayangnya caranya adalah dengan melakukan pendiskreditan terhadap umat Islam. Tindakan mencurigai umat Islam lain itu yang sudah jelas diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala," tutupnya. [] Muhammad Nur