Pembangunan Untuk Sumut Melalui Loan Ribawi, Kapan Sejahteranya?

Oleh Muzaidah (Aktivis Dakwah Remaja)

Ada empat perencanaan yang diusung oleh Gubernur Edy Ramayadi untuk Sumatera Utara, termasuk rencana pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, hal ini masih menimbulkan pertanyaan. Pertama, dari mana dana yang dikeluarkan untuk empat rencana ini, mulai dari infrastruktur, memberikan beasiswa S1 hingga S3, menurunkan gejala stunting, dan mempertahankan swasembada pangan. Akankah rencana ini berjalan dengan lancar, sementara terhadap kebijakan lain yang sedang dijalani masih stagnan tidak ada perubahan menuju kesejahteraan rakyat.

Apakah rakyat akan dikecewakan lagi? Hal semacam inilah yang menjadi kekhawatiran terhadap setiap rencana yang ditawarkan. Mengingat kinerja yang dilakukan mulai dari pemerintah hingga pejabat lainnya yang masih banyak di antaranya tidak berhasil menyejahterakan rakyat, selalu menimbulkan beban untuk rakyat karena dikhawatirkan ujung-ujungnya rakyat dibuat sengsara akibat utang yang dipinjamkan untuk merealisasikan perencanaan ini.

Dikutip dari timeline.id pada Rabu, 30/3/2022 Gubernur Edy mengadakan musyawarah di Hotel Santika Dyandra membicarakan empat perencanaan untuk Sumut ditahun 2023 nanti. Bertujuan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sempat terkendala akibat Covid-19 melanda di Indonesia dan ingin mengebut kegiatan strategis lainnya.

Memang tidaklah salah jika perencanaan ini diadakan. Akan tetapi, rakyat butuh pembuktian yang nantinya bukan hanya tidak mengecewakan, namun juga tidak membebankan akan utang-utang yang dipinjamkan. Karena perencananya membutuhkan dana yang tidak sedikit, alih-alih bukan hutang secara yang makruf, malah yang haram melalui jalur riba misalnya.

Selain itu, bunga yang diberikan oleh pihak asing katakanlah Amerika atau Cina dan lain sebagainya, begitu besar sehingga rakyat ikut terkena imbas menanggung beban negara, padahal negeri ini kaya akan sumber daya yang melimpah ruah jika bisa dikelola dengan baik. Sayangnya, disistem kapitalisme tidak ada jaminan kesejahteraan dengan cara yang halal atau dapat diwujudkan dengan nyata. Wajar saja masih banyak rencana yang sudah ditargetkan namun tidak berjalan baik, dikarenakan sistem yang terterapkan memang tidaklah fokus memakmurkan, hanya sebatas janji yang tidak pernah dapat dinikmati bersama.

Dikutip dari bisnis.com Medan tahun 2021, yang pernah direncanakan Gubernur Edy Ramayadi soal pembangunan. Tujuannya tetap sama, hanya untuk pemulihan perekonomian namun tidak dialokasikan secara merata dan untuk dibeberapa tempat saja. Artinya sama, hanya untuk kepentingan pihak tertentu tidak dapat dinikmati secara utuh bagi masyarakat Sumut. Terbukti, bahwa banyak angka kemiskinan dan pengangguran, selain itu masih banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan dan masih masalah lain yang belum terselesaikan.

Seperti inilah hidup dalam sistem kapitalis yang tujuannya sama, ingin meraup keuntungan yang katanya untuk pemulihan perekonomian namun tidak untuk memakmurkan rakyat, adapun kemakmuran yang dijanjikan, tidak semua dan hanya sebagai formalitas semata. Terhadap dana yang diutangkan pun akan berdampak buruk di tengah kehidupan, karena jelas dalil haramnya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (TQS. Al-Baqarah [2]: 275).

Akan ada dampak dari utang riba yang diberikan untuk wilayah Sumut. Banyak peringatan yang bermunculan pertanda Allah tidak rida dengan setiap aktivitas yang berlandaskan kebatilan. Imbasnya, rakyat ikutan menanggung utang negara, misalkan harga BBM dinaikkan walau pemerintah setempat tidak menjelaskan bahwa itu imbas yang dibebankan kepada rakyat. Tetapi sebenarnya hal itu termasuk bagian untuk membayar utang negara yang dibebankan kepada rakyat. Karena biaya pembangunan dan rencana lain membutuhkan dana yang besar bukan sedikit. Sehingga, akan ada imbalan yang harus dibayar rakyat melalui pajak dan sebagainya.

Sedangkan dalam naungan sistem Islam yang pernah terterapkan oleh kaum muslim dimasa kejayaannya, bahwa setiap khalifah yang memimpin dari tahun ke tahun, tidak pernah lalai dari tanggung jawabnya. Seperti perencanaan di Sumut, dulu dalam sistem Islam kemakmuran berada ditangan pemimpin yang memegang kekuasaan tertinggi namun mengikuti segala hukum Allah yang berlaku.

Tidak seperti sistem kapitalis yang katanya ingin memakmurkan rakyat tetapi kekuasaan tertinggi tidak dikembalikan kepada Allah yang berhak mengatur, alhasil kacau semua tak tersisa. Sang khalifah beserta jajaran pejabatnya memiliki andil penting agar rakyat sejahtera tanpa dibebankan utang. Karena dana yang dipakai melalui pendanaan negara yang bersumber dari SDA misalnya, Baitul Mal dan lainnya.

Hal ini bertujuan agar perencanaan semisal pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan dengan baik tanpa menunda-nunda, memberikan jaminan mulai dari kesehatan dengan pelayanan terbaik, pendidikan yang berkualitas mencerdaskan setiap generasi yang memiliki bekal ilmu dan iman, menjamin perekonomian yang stabil, serta tak kalah penting, menjamin ketakwaan setiap individu.

Dalam Islam, setiap pendanaan yang keluar tidak pernah memakai jalur riba. Sebab, paham bahwa Allah mengharamkan dan akan ada konsekuensi yang didapatkan. Tidak merampas hak rakyat dengan memberikan beban utang, Islam tidak seperti itu. Tidak juga menzalimi rakyat semisal merampas hak kemakmuran untuknya, merampas tanah miliknya demi terealisasikan pembangunan. Sama sekali tidak ada di dalam kamus Islam sebab, role modelnya adalah Rasulullah Saw. yang tidak pernah lalai akan tanggung jawab sesungguhnya. Apakah Gubernur Edy telah mempersiapkan dan memahami semua ini?

Oleh karena itu, agar empat perencanaan dan kebijakan lainnya berjalan dengan baik, tidak memakai riba dan tidak merampas hak-hak umat, maka perlu sistem syar'i yang mengikuti standardisasi Islam yang tidak asal-asalan. Karena, ada banyak hal yang harus dipikirkan yakni masyarakat, bagaimana caranya agar kinerja ini dapat diwujudkan dengan sempurna tanpa menzalimi rakyat. Semuanya bisa terwujud apabila Sumut beserta negeri Indonesia ini kembali kepada sistem Islam. Hanya dengan Islamlah umat sejahtera tanpa mengambil utang riba yang berdampak dosa.

Wallahualam bissawab.