Menanti Kebijakan Solutif Bisakah dalam Sistem Demokrasi?
Oleh: Sari Ramadani (Aktivis Muslimah)
Ibarat ilusi ketika berharap pada sistem hari ini. Masalah demi masalah yang dihadapi umat tak kunjung usai bahkan penguasa pun terkesan abai. Alih-alih ingin memberikan solusi hakiki, penguasa malah menambah beban baru bagi umat lewat setiap kebijakan yang di berlakukan. Maka, bisakah menanti kebijakan solutif pada sistem hari ini?
Baru-baru ini Wali Kota Medan Bobby Nasution melarang restoran sedang dan besar layani pembeli makan di tempat. Aturan tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) nomor 4432/6512 perihal Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kota Medan.
Perbedaan perpanjangan ini dari pemberlakuan PPKM sebelumnya yaitu dibolehkannya pedagang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk buka dengan sistem makan di tempat (dine in) dan batasan waktu 20 menit. Adapun aturan ini tertuang dalam poin 12 Surat Edaran tersebut. Pada pedagang restoran dan kafe berskala kecil diperbolehkan buka hingga pukul 21.00 WIB. (medan.tribunnews.com, 27/07/2021).
Kebijakan diskriminatif pemerintah dalam pemberlakuan aturan antara horeka dan UMKM sangat terasa. Hal ini pun membuktikan bahwa sistem Kapitalisme-Sekuler telah gagap dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang di hadapi umat bahkan terbilang gagal total dalam menangani setiap permasalahan yang sedang dihadapi negara.
Padahal jika di lihat lagi, penularan covid ini tidak pernah diumumkan waktu penularannya berapa menit. Karena sifatnya virus yang menyebar tentulah cukup 1 menit saja.
Kebijakan PPKM ini, sangat berdampak di berbagai lini kehidupan, khususnya perekonomian masyarakat, terutama rakyat kecil dan menengah. Sehingga kebijakan semacam ini tentu sangat sulit untuk diterima masyarakat, dikarenakan kebijakan tersebut akan mengakibatkan menurunnya penghasilan masyarakat bahkan banyak di antara mereka yang semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan negara tidak mampu dalam menjamin seluruh kebutuhan masyarakat selama kebijakan tersebut diberlakukan.
Padahal dalam sistem Islam, ketika seorang khalifah (pemimpin) memutuskan untuk lockdown karena wabah, maka khalifah akan menjamin seluruh kebutuhan pokok rakyatnya dengan baik tanpa terkecuali, sehingga rakyat pun dapat menjalani kebijakan lockdown tanpa harus merasa khawatir.
Tak hanya itu, penguasa dalam sistem Islam akan saling berjibaku agar wabah yang sedang melanda negara dapat segera usai dengan mendatangkan para ahli dibidangnya masing-masing seperti para dokter dan juga ilmuan. Sehingga fokus penguasa tak hanya pada bidang ekonomi saja namun juga pada kesehatan dan seluruh persoalan umat.
Seperti Hadist Rasulullah Saw.
"Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Oleh karenanya, ketika sistem yang di terapkan hari ini tak kunjung memberikan kebijakan solutif maka, mengganti sistem hari ini dengan sistem Islam yang di berkahi adalah sebuah keharusan. Yang dengannya manusia akan hidup dengan tenang dan tetap merasa aman tanpa perlu merasa khawatir.
Wallahualam bissawab.