Miris PPDB Online di Sistem Kufur Hancur Lebur
Oleh Tasyati Nabilla (Aktivis Muslimah)
Mungkin saat ini kita sudah tidak asing lagi mendengar istilah PPDB online. Yaitu sistem pendaftaran peserta didik baru berbasis online yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa PPDB online yang dijalankan mengalami banyak kendala yang akhirnya membuat sistem itu jadi hancur lebur.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar, meminta Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, turun tangan menyelesaikan permasalahan PPDB online yang bermasalah.
Menurutnya, Gubsu, tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Sebab lanjutnya, Ombudsman melihat dinas pendidikan gagap menghadapi persoalan ini.
“Saya berharap Gubsu segera memberikan perhatian soal itu, Kadis Pendidikan juga bingung, kata Abyadi saat diwawancarai. (waspada.co.id, 09/06/2021)
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Prof Syaifuddin, masih enggan berkomentar terkait website Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online 2021 yang bermasalah. Saat dikonfirmasi, Syaifuddin, tidak banyak berkomentar terkait persoalan pelaksanaan PPDB Sumut yang telah menuai kritik dari masyarakat umum.
Sejumlah orang tua dan calon siswa mendatangi Dinas Pendidikan Sumut, akibat server website PPDB mengalami kerusakan. Dalam kerusakan tersebut, terdapat sejumlah kendala dalam pengisian data base dan penempatan wilayah.
Hal ini membuktikan bahwa pemerintah bersikap acuh seolah lepas tanggung jawab dan tidak memikirkan nasib pendidikan anak bangsa untuk ke depannya, selain itu berdampak buruk juga bagi masyarakat, mereka merasa terbebani dan harus rela berjuang menuntut keadilan demi pemenuhan hak pendidikan.
Justru seharusnya pemerintah atau negara memberikan pelayanan terbaik dengan menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan agar bisa mencetak generasi yang berkualitas dan terdidik serta berdaya saing unggul. Nyatanya hal itu tidak sejalan hanya janji semata tanpa adanya pembuktian yang pasti. Bukannya mempermudah malah makin mempersulit jalannya pendidikan.
Kelalaian dari pemerintah dalam tugasnya, boros dalam anggaran, serta tidak profesional dalam kinerjanya. Semua permasalahan yang terjadi menggambarkan betapa semrawut dan hancur leburnya sistem pemerintahan saat ini.
Dalam sistem kapitalis-sekulerisme pendidikan sering dijadikan sebagai alat pengeruk keuntungan karena asasnya sistem tersebut adalah materi, apalagi jika pemerintah masih saja menggunakan sistem kufur itu secara terus menerus. Maka, hal yang ditimbulkan adalah makin buruk dan makin menurunnya mutu serta kualitas pendidikan.
Berbeda dengan daulah Islam (khilafah) pendidikan itu amat sangat penting, bahkan yang lebih istimewanya lagi akan ditinggikannya derajat orang yang berilmu oleh Allah Swt.
Sebagaimana firmannya dalam Q.S Al Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:
يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ
"Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."
Selain itu negara dan pemimpin (khalifah) berperan penting dan bertanggung jawab sebagai pelaksana jalannya pendidikan bagi seluruh masyarakat. Hal ini karena Islam telah mengamanahkan kepada negara berupa tanggung jawab dalam segala hal urusan umat. Sebagaimana di dalam hadist dijelaskan:
"Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari)
Negara Islam memastikan juga bahwa seluruh masyarakatnya dapat mengenyam bangku pendidikan secara mudah dan sesuai kemampuan tanpa memberatkan sekali pun. Itu alasannya mengapa kita harus kembali ke sistem Islam karena seluruh urusan umat baik itu dibidang pendidikan, ekonomi dan politik, akan benar-benar diurus dan dipermudah oleh negara yang tentu pastinya sesuai dengan syariat Islam Al-Quran dan As-Sunah. Hanya dengan Khilafahlah yang mampu membangkitkan dan memajukan umat dan negara.
Wallahualam bissawab.