Mubazir Pembangunan di Sistem Kapitalis-Liberal: Sky Cross Terbengkalai, Bukti Penguasa Lalai

 

Oleh Retno Purwaningtias, S.IP (Aktivis Muslimah)

Jembatan itu kini berubah menjadi aksesori pemanis di Jalan Stasiun, Belawan. Menggantung megah, menghubungkan terminal kapal di sisi kiri dan stasiun kereta api di sisi kanan. Siapapun yang baru pertama kali mengunjungi Belawan, jembatan itu pasti akan tampak memukau dan terlihat menawan.

Namun sayang, jembatan yang memiliki lebar satu meter dan panjang delapan meter itu masih tertutup dengan induk kunci. Tak pernah ada kaki-kaki yang melewati. Jembatan yang seharusnya berfungsi sebagai akses untuk menyinergikan tranportasi laut dan darat, malah dibiarkan keropos dan tak terawat. Mubazir.

Sejak lima tahun berdirinya Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan, jembatan penyeberangan atau sky cross yang dibangun oleh PT Pelindo cabang Belawan belum juga digunakan. Manajer umum PT Pelindo, Khairul Ulya, mengatakan bahwa Pelindo hanya sebatas memfasilitasi penyebrangan penumpang kereta api menuju terminal kapal atau sebaliknya. Pihak PT Kereta Api yang seharusnya mengoperasikan armadanya agar jembatan tersebut dapat digunakan untuk masyarakat yang tiba dan berangkat melalui Terminal Bandar Deli. (waspada.co.id, 18/03/2021)

Pada tahun 2011 kereta api pernah dioperasikan ke jalur Belawan. Namun karena jumlah penumpang dan biaya operasional tidak sebanding, PT Kereta Api menjadi rugi. PT Kereta Api juga sudah pernah mengajukan permohonan ke Kementrian Perhubungan di Jakarta agar mendapatkan subisidi untuk mengoperasikan kembali kereta api ke jalur Belawan dan mengajukan tarif tiket dengan harga Rp7 ribu, namun tidak disetujui. Oleh sebab itu, PT Kereta Api hingga kini enggan mengoperasikan kembali kereta api ke jalur Belawan. Apalagi kini sudah ada Trans Metro Deli, akan membuat jembatan penyebarangan tersebut semakin tidak berfungsi dan hanya menjadi pajangan jalan.

Pembangunan sky cross di Jalan Stasiun, Belawan merupakan proyek menghambur-hamburkan anggaran. Bagaimana tidak? Tentu saja pembangunan jembatan tersebut memakan biaya yang tidak sedikit. Bila melihat Belawan secara utuh, seharusnya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk menangani masalah banjir rob yang lebih mendesak karena tak kunjung menemukan solusi. Masih banyak balita yang kekurangan gizi, anak-anak nelayan tak terjamah pendidikan, pemuda-pemuda pengangguran, hingga masyarakat yang menjerit karena masalah perut. Sungguh miris. Melihat pembangunan gencar dilakukan, namun tak membawa dampak apapun bagi masyarakat.

Pemerintah yang katanya menjadi abdi masyarakat nyatanya tak pernah mementingkan masyarakat dalam mengambil kebijakan. Sky cross Terminal Pelabuhan Bandar Deli hanyalah satu dari sekian kebijakan yang kontraproduktif. Kurangnya ketelitian dalam mengeksekusi anggaran merupakan bentuk kelalaian negara yang merugikan rakyat banyak. Apalagi negara menjadikan fasilitas yang dibangunnya bernapaskan kapitalisasi dengan berprinsip dagang dengan rakyat sendiri. 

 

Berbeda halnya dengan sistem Islam. Semua fasilitas di dalam negara adalah kewajiban negara untuk mengadakannya. Langkah-langkah kebijakan yang diambil merupakan langkah yang matang dan selalu bertujuan untuk kemaslahatan umat. Negara tidak akan khawatir sebab sudah memiliki pos-pos pemasukan ekonomi yang pasti dalam aturan  syara’.

Dalam Islam, masalah penyelenggaraan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan lebih diutamakan. Ketika masalah pemenuhan kebutuhan dasar ini sudah selesai, maka, negara akan lebih leluasa membuat kebijakan, termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur transportsi yang meliputi pembangunan jembatan, stasiun, terminal, atau jalan raya. 

Pembangunan infrastruktur ini dikelola oleh negara dan dibiayanya dari dana milik umum. Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain, seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka. Dalam hal ini, negara tidak memperoleh pendapatan sedikit pun, yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini.

Dengan melihat sikap pemerintah yang enggan memberikan subsidi untuk mengoperasikan kereta api ke Jalur Belawan lagi, tentu saja alasannya karena takut rugi karena dana dialokasikan untuk masyarakat dan merugikan negara. Negara tidak bisa mendapatkan penghasilan yang lebih bila memberikan subsidi pada harga tiket kereta api. Hal seperti ini akan berulang jika negara masih tetap dengan sistem kapitalisme-liberalnya yang selalu memikirkan keuntungan bahkan dari warga negara sendiri.

Wallahu'alam Bisshowwab