Rapat di Tengah Pandemi, Rakyat Dijadikan Alasan?

 

Oleh: Susan Efrina (Aktivis Muslimah Medan)

Cluster penyebaran covid-19 baru saja terjadi. Tak tanggung-tanggung covid-19 memasuki lingkungan gedung DPRD, seperti yang terjadi di Kota Medan.  Plt. Sekretaris DPRD Medan, Alida mengatakan bahwa usai dilakukan tes swab massal di DPRD Medan beberapa waktu lalu, ternyata hasil swab menunjukkan 12 orang positif terpapar covid-19. "Yang 12 itu orangnya sudah kita isolasi sudah tidak masuk lagi sementara, itu terdiri dari ASN, security, cleaning service dan tenaga honor totalnya 12 orang. Semuanya OTG, makanya kita bingung, karena sehat kali semuanya dan mereka juga sama sekali tidak ada keluhan," katanya.

Menanggapi terpaparnya 12 orang pekerja di lingkungan DPRD Medan, anggota Komisi II Afif Abdillah mengatakan sah-sah saja apabila diterapkan lockdown, namun Paripurna P-APBD harus tetap berjalan. "Wajar saja lockdown protokol kesehatan memang harus dilakukan, tapi ada agenda-agenda yang tidak bisa di tunda lagi seperti paripurna P-APBD. Karena APBD sangat dibutuhkan masyarakat. Sehingga harus diputuskan bulan ini," katanya saat ditemui di DPRD Medan, Selasa. (Tribun-Medan.com, 8/9/2020).

Sebenarnya ada hal yang lebih mendesak dan lebih penting untuk rakyat rasakan ketimbang diadakannya rapat paripurna P-APBD, yakni lenyapnya covid-19 yang menghantui mereka. Padahal kalau berbicara rapat tidak harus dilakukan secara langsung bertemu muka, tetapi bisa melalui online. Teknologi sudah maju, segala aktivitas dapat dikerjakan melalui online.

Pemerintah sendiri juga yang mengatakan bekerja, belajar dan beribadah harus di rumah. Tetapi semua itu hanyalah omong kosong belaka. Buktinya mereka tetap bekerja dengan tatap muka. Dengan alasan rakyat sangat membutuhkan semua agenda-agenda tersebut. Tampaklah bahwa pemerintah terkesan tak ingin rugi, alhasil gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Mengatakan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, namun mengabaikan keselamatan orang banyak. Sementara kasus covid-19 positif di Provinsi Sumatera Utara tercatat 2.743 hingga Senin pukul 16.00 WIB.. (Tribun-Medan.com, 7/9/2020)

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Pemprov Sumut Mayor kes dr. Whiko Irwan menerangkan bahwa angka tersebut sebanyak 2.281 orang menjalani isolasi mandiri di rumah. "Penderita yang masih dinyatakan covid positif atau di sebut covid aktif di Sumatera Utara berjalan 2.743 orang. Mereka menjalani isolasi, di mana sebagian besar menjalani isolasi mandiri," katanya.

Ini jelas bahwa sistem kapitalisme tidak mampu untuk menangani masalah pandemi covid-19 ini. Karena sistem ini tidak kompeten dan sistem ini memiliki prioritas yang berbeda. Sistem kapitalisme hanya memikirkan kepentingan ekonomi untuk para kapital saja di banding memikirkan nasib dan nyawa rakyatnya. 

Sistem kapitalisme telah gagal dalam mengurusi rakyatnya, terutama dalam bidang kesehatan. Sudah beberapa bulan pandemi covid-19 ini berada di Indonesia, namun belum tampak penurunan angka dari kasus ini. Malah sebaliknya, bertambahnya pasien yang terkena dari covid-19 ini.

Kebijakan demi kebijakan telah di buat oleh pemerintah, namun tidak memberikan hasil/solusi yang tepat. Pemenuhan kebutuhan rakyat yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah nihil. Padahal sudah menjadi kewajiban negara dalam menjamin kebutuhan rakyatnya mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Bukan agenda-agenda maupun kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kecewa. Rakyat butuh solusi bukan janji-janji palsu.

Lemahnya sistem kapitalis sekuler yang tak kunjung menghasilkan solusi karena berorientasi pada keuntungan materi semata. Menjadikan sistem ini telah gagal dalam seluruh aspek kehidupan. Beda dengan sistem Islam, di mana rakyat lebih diutamakan. Sistem Islam lebih unggul di banding sistem manapun, dalam hal apapun termasuk dalam penanganan wabah di satu negeri.

Dalam sistem Islam, seluruh sektor kehidupan umat sangat penting, itu sebabnya diberlakukannya kebijakan yang bisa menyelamatkan seluruhnya di satu waktu tanpa harus mengorbankan sektor yang lainnya. Prioritas nyawa lebih penting dari harga dinar dan dirham, maka sang khalifah berani me-lockdown wilayah yang terkena wabah agar seluruh sektor terselamatkan.

Rasulullah Saw bersabda : "Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu".(HR. Al-Bukhari).

Negara seharusnya lebih memperhatikan dahulu aspek kesehatan di banding aspek ekonominya. Karena wilayah yang tidak terjangkit wabah dapat membantu perekonomian wilayah yang terkena wabah tersebut hingga wabah itu berakhir.

Menyikapi covid-19 ini, hendaknya kita sebagai seorang muslim harus kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dengan senantiasa berdo'a meminta perlindungan kepada Allah SWT supaya dijauhi dari virus ini, karena faktanya virus ini hadir tanpa melihat profesi seseorang dapat terjangkiti virus ini. Ikhtiar dengan menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, menerapkan social dan physical distancing serta jangan keluar rumah bila tidak ada keperluan.

Semua aspek kehidupan dapat berjalan dengan baik ketika kita menerapkan sistem yang berasal dari sang pencipta. Dengan menerapkan syariah secara total dengan menegakkan kembali Khilafah Rasyidah 'ala minhaj an-nubuwwah maka permasalahan kehidupan umat dapat diwujudkan.

"Demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara apapun yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya". ( TQS an- Nisa' [4]: 65).

Wallahu a'lam bi ash-shawab..