Amblasnya Perekonomian Indonesia di Era Liberalisasi

Oleh: Riri Indriyani, S. Si (Aktivis Muslimah Medan)

Terkaparnya rupiah terhadap dolar setelah lebaran kelar menjadi polemik yang hingga detik ini belum menemui solusi tuntas. Alih-alih mempertahankan posisi rupiah agar tidak anjlok, rupiah kian meradang berada di level terendahnya hingga menyentuh level Rp 14.844, ini merupakan rekor yang paling rendah sepanjang perjalanan sejarah Indonesia selama 20 tahun terakhir.

Semakin memprihatinkannya perekonomian Indonesia sejatinya tidak hanya disebabkan karena dolar yang kian menguat terhadap rupiah, namun masih banyak hal lain yang menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia berada di titik nadirnya. Celakanya pelemahan rupiah yang secara otomatis akan menambah hutang luar negri Indonesia tidak seimbang dengan perolehan pedapatan negara. Anggaran belanja negara kerap kali lebih tinggi, alhasil beban negara dalam mengatasi masalah ekonomi Indonesia kian rumit.

Indonesia tidak hanya harus mengembalikan posisi rupiah seminimal-minimalnya berada pada posisi fundamentalnya, namun masih harus menyelesaikan persoalan pengelolaan yang dimonopoli oleh para korporasi, pendistiribusian yang tidak merata dan juga daya beli dari masyarakat yang kian menurun. Hal ini semakin menunjukkan potret sebenarnya perekonomian Indonesia. Namun, Pemerintah selalu saja mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berada pada kondisi yang aman, sehingga hutang terus dilakukan dan kecemasan tidak perlu dirasakan berlebihan.

Menilai sebuah keberhasilan negara dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, salah satu indikatornya adalah dengan melihat laju perekonomiannya. Laju perekonomian yang baik tentu akan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya, begitupun dengan pembangunan sarana dan prasananya, biasanya akan berbanding lurus. Dan secara lumrahnya seharusnya semakin baik pembangunan sarana dan prasarana maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Tetapi tampaknya teori itu tidak berlaku bagi Indonesia, di era rezim Jokowi pemerintah jor-joran membangun sarana dan prasarana, namun di sisi lainnya kesulitan hidup yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kian tak terelakkan.

Berbagai harga kebutuhan primer meroket yakni BBM, TDL dan LPG tidak lagi disubsidi pemerintah, akhirnya harga tidak ditentukan oleh pemerintah melainkan diserahkan kepada pasar, alhasil harga akan berubah-ubah bahkan cenderung naik setiap tahunnya. Maka bisa dipastikan, kenaikan komoditas primer ini mengakibatkan harga bahan sembako ikut meroket, akibatnya semakin menurunkan daya beli masyarakat. Belum lagi pendidikan yang harganya kian melambung tinggi, pelayanan kesehatan yang semakin sulit dijangkau, menambah catatan kelam bahwa kondisi perekonomian Indonesia sangat memprihatikan. Masyarakat dipaksa untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan mereka baik primer ataupun sekundernya secara mandiri, bekerja keras, tidak boleh manja dan tidak pula boleh hanya berharap pada pemerintah, namun disisi lain lapangan pekerjaan semakin sempit.

Keadaan kian semakin parah karena masyarakat dibebankan dengan pungutan pajak hampir di seluruh sektor, sudahlah sulit memenuhi berbagai kebutuhan karena melambungnya berbagai harga bahan pokok, masyarakat juga harus membayarkan pajak ketika mereka memiliki pekerjaan, memiliki kendaraan, rumah dan lain sebagainya. Terlebih pajak yang dipungut kerap kali tidak diperlakukan secara adil, dimana pajak selalu menyasar pada lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah sedangkan kepada para konglomeratnya acap kali, pemerintah lemah dalam menghadapinya. Masalah kian semakin rumit, parahnya kondisi perekonomian tidak lagi dapat ditutup-tutupi, masyarakat sudah tidak bisa lagi dihibur dengan pembangunan tol di beberapa wilayah di Indonesia untuk menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia dalam keadaan yang baik-baik saja sekalipun hutang luar negri terus membengkak untuk menutupi keadaan yang sesungguhnya.

Perekonomian Indonesia yang semakin anjlok dan memprihatinkan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sebab yang menjadi resikonya adalah Indonesia akan mengalami kebangkrutan. Sesungguhnya krisis perekonomian tidak hanya dialami oleh Indonesia. Turki, Argentina dan Venezuela juga menghadapi hal yang sama sebagaimana Indonesia, mengalami penurunan yang sewaktu-waktu bisa menyebabkan perekonomiannya menjadi kolaps. Nilai tukar rupiah kian melemah terhadap dolar, begitupun halnya dengan Turki mengalami hal yang sama yakni pelemahan mata uang lira terhadap dolar. Roda perekonomian berpusat pada Amerika Serikat sebagai negara adidaya, hal ini menjadi wajar sebab Amerika Serikat adalah negara yang menjadi pusat penerapan ekonomi kapitalis yang terlahir dari ideologi kapitalisme.

Kebijakan moneter Amerika Serikat yang menaikkan dan menurunkan suku bunga memiliki dampak luar biasa untuk negara-negara yang menjadikan cadangan devisa negaranya dalam bentuk dolar, sehingga Amerika Serikat sebagai negara yang berhak mencetak uang kertas dolar sebanyak yang mereka inginkan bisa mengatur roda perekonomian global, termasuk menaikkan dan menurunkan suku bunga untuk bisa menguasai negara tertentu melalui pinjaman hutang luar negri atau menjadi jalan mulus untuk berinvestasi dengan harga yang terjangkau. Krisis ini akan terus berlanjut, hal ini menjadi logis dikarenakan krisis yang terjadi adalah akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis terlebih sistem perekonomian kapitalis dianut hampir di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia.

Sistem ekonomi Kapitalisme dibangun atas dasar kebebasan baik kebebasan kepemilikan harta, kebebasan pengelolaan harta, maupun kebebasan konsumsi. Kebebasan ini akan menyebabkan pelanggaran norma-norma agama maupun norma-norma masyarakat itu sendiri, sebab yang menjadi standar dalam menjalankan perekonomiannya adalah bagaimana memperoleh keuntungan, sekalipun bisnis yang dijalankan adalah bisnis prostitusi. Prostitusi jelas sangat melanggar nilai agama dan merusak institusi keluarga.

Kerusakan sistem ekonomi kapitalisme sesungguhnya juga dapat dilihat dari berbagai pola dan sistem yang menopang jalannya roda perekonomian kapitalis tersebut. Adapun pola dan sistem yang membangun perekonomian kapitalisme yakni yang pertama, Sistem perbankan dengan suku bunga menyebabkan ketidak pastian ekonomi baik regional maupun global. Anjloknya berbagai nilai tukar negara-negara tertentu adalah dampak keegoisan Amerika Serikat sebagai negara pemegang kendali ekonomi global. Ekonomi kapitalis yang ditopang oleh basis Fiat Money, yakni menjadikan mata uang kertas sebagai alat tukar dalam bertransaksi ikut andil dalam menyebabkan perekonomian global yang semakin kesini semakin menunjukkan kelemahannya. Basis Fiat Money merupakan basis perekonomian yang sangat fluktuatif mengikuti pergelokan pasar, sehingga ketidakstabilan perekonomian menjadi sebuah keniscahayaan.

Kedua, Berkembangnya sektor non-riil yang dibangun atas ekonomi kapitalis yang melahirkan institusi pasar modal menyebabkan peredaran uang yang beredar adalah uang non rill kemudian berkamuflase menjadi saham-saham yang beredar di pasar bursa. Sehingga uang yang terlihat bukanlah uang berbentuk kertas melainkan lembaran-lembaran kertas saham dan angka-angka yang tertera di layar-layar monitor saja. Ketiga, utang luar negri yang menjadi tumpuan dalam pembiayaan pembangunan sejatinya tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan ekonomi dalam negri suatu negara, sebab hutang hanya akan menjadikan sebuah negara menjadi negara yang tidak berdaulat. Melalui hutang luar negrilah negara-negara luar dapat mengintervensi perpolitikan ekonomi. Jelaslah bahwa hal ini dapat menyebabkan suatu negara menjadi negara yang tidak mandiri dalam menjalankan roda perekonomiannya.

Keempat, Penggunaan sistem moneter yang diterapkan diseluruh dunia tidak disandarkan pada emas dan perak, sehingga ketidakstabilan perekonomian tidak dapat dijaga, pergerakannya akan terus mengikuti pegerakan pasar yang dikendalikan para pemilik modal. Kelima, Privatisasi pengelolaan sumberdaya alam yang merupakan barang milik dan kebutuhan publik, menyebabkan siapa saja yang memiliki peluang untuk ikut mengelola sumber daya alam yang seharusnya negara berkewajiban mengelola dan mengembalikannya kepada masyarakatnya. Pihak swasta baik dari dalam negri maupun dari luar negri, berkesempatan menanamkan modalnya ke seluruh sektor hulu maupun hilir. Jika dalam pengelolaan sumber daya alam melibatkan pihak swasta terlebih peran swasta yang malah mendominasi, maka akan merugikan masyarakatnya.

Jika prinsip-prinsip tersebut terus diterapkan di sistem ekonomi regional maupun global, maka dapat menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan bagi umat manusia. Kerusakan yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan alam, kemiskinan yang semakin meraja lela, kesenjangan ekonomi yang sangat lebar baik individu di suatu negara maupun kesenjangan ekonomi antarnegara. Sesungguhnya kerapuhan ekonomi kapitalisme-liberalisme semakin menampakkan kerapuhannya dan ketidak mampuannya dalam mengatur perekonomian baik regional maupun global. Maka sudah selayaknya sistem perekonomian ini diganti dengan sebuah sistem yang lebih menjamin stabilitas perekonomian baik regional maupun global.

Sesungguhnya satu-satunya solusi hakiki dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi hari ini hanyalah dengan menggunakan sistem Khilafah. Khilafah Islam dengan penerapan sistem ekonomi Islam akan mampu menghentikan krisis ekonomi global serta memberikan jaminan kesejahteraan bagi umat manusia dan mengakhiri dominasi negara penjajah dalam mengeruk habis-habisan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Di dalam sistem Khilafah terdapat prinsip dan paradigma ekonomi yang akan dilakukan Khilafah untuk mewujudkan kestabilan perekonomiannya, diantaranya adalah menjalankan politik ekonomi Islam, mengakhiri dominasi dolar dengan sitem moneter berbasis dinar dan dirham, khilafah tidak akan mentolerir berkembangnya sektor non-riil atau sektor moneter yang menjadikan uang sebagai komoditas.

Khilafah akan membenahi sistem kepemilikan sesuai dengan syariah Islam dan Khilafah akan mengelola sumberdaya alam secara adil. Maka seberapa hebatpun krisis yang dialami oleh suatu negara bahkan krisis global sekalipun dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan sistem Khilafah yang didalamnya menerapkan ide-ide Islam (Ideologi Islam) secara menyeluruh. Tentu kestabilan perekonomian akan tercipta, menjamin kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan kesejahteraan yang merata tanpa ada kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Waalahua’lambishawwab.